DINAS Sosial Kabupaten Mojokerto menggelar bimtek operator Desa untuk Kecamatan Dlanggu dan Gondang, Selasa (2/2). Bimtek mandiri yang digelar di kecamatan Dlanggu ini bertujuan agar petugas memahami Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sempurna.

Camat Dlanggu, Nunuk Djatmiko S.Sos Msi mengatakan,. dengan adanya perubahan data terpadu penerima bantuan pemerintah secara riil pada titik yang diharapkan pemerintah pusat. Karena dirasa pada musim pandemi ini, banyak masalah sosial yang timbul dengan tiba-tiba. ’’Sepertinya permasalahan yang dialami oleh semua desa hampir sama. Hal ini disebabkan kurang atau tidak akurasinya data sesuai syarat administrasi yang perbaikannya dilakukan melalui aplikasi,’’ katanya.

Koordinator Kecamatan (KORCAM) PKH Kecamatan Danggu Efendi Heri mengatakan, kegiatan ini menindak lanjuti  surat Edaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto nomor 460/30/416;106/2021 tentang perbaikan data. Maka, di beberapa kecamatan,  bergegas melakukan upaya perbaikan data DTKS yang juga ditindak lanjuti dengan pemahaman melaui Bimtek SIKS-NG dengan Versi terbaru. ’’Termasuk di Kecamatan Dlanggu kami juga gelar Bimtek SIKS-NG,’’ katanya.

Senada disampaikan TKSK Dlanggu, Nur Khasanah. Ia berharap, semua operator desa lebih aktif dalam melakukan perbaikan data. Terlebih pada data penerima bantuan. ’’Data akan sulit berubah. Apabila dari bawah tidak dilakukan perubahan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,’’ ujarnnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Ludfi Ariyono, A.P. S.Sos. M.Si dalam rapat koordinasinya juga menyampaikan, berdasarkan surat Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementrian Sosial RI nomor: 147/4.4.4/DI/01/2021 tentang Perbaikan Data, maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dituntut kerja cepat dalam melakukan pembenahan data yang di antaranya data ganda dan tidak padan dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Hal ini perlu dilakukan dengan cepat karena dikhawatirkan malah akan cleansing data yang mengakibatkan salah satu. Di antaranya tidak mampu yang dikeluarkan dari data penerima bantuan hanya karena data yang tidak sesuai. ’’Jika hal ini sampai terjadi, maka sangat disayangkan,’’ pungkasnya.